Pemanfaatan AI dalam Sektor Publik di Indonesia

BAB 6 RISET DAN INOVASI INDUSTRI

Dengan mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah dituangkan sebelumnya, fokus pemanfaatan produk, layanan, dan solusi Kecerdasan Artifisial dibagi menjadi dua (2) sektor, yaitu sektor publik dan sektor industri unggulan nasional.

Sektor publik merujuk kepada berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat mencakup bidang pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, dan transportasi umum untuk pencapaian reformasi birokrasi.

Sedangkan, sektor industri unggulan nasional mencakup pertanian, maritim, energi, utilitas, rantai pasok, keuangan dan retail, serta pertahanan dan keamanan, untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional. 

A. SEKTOR PUBLIK 

Berikut ini beberapa isu strategis pada sektor publik dimana intervensi Kecerdasan Artifisial dapat diwujudkan. 

A.1. Administrasi dan Informasi Publik 

Mengakselerasi tercapainya reformasi birokrasi dan ketersediaan informasi publik dengan dukungan inovasi teknologi Kecerdasan Artifisial. 

UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menjamin kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik. Pelayanan publik yang prima khususnya dalam hal ini adalah Layanan Administrasi Publik memberikan jaminan terpenuhinya kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI pada beberapa kementerian, lembaga, provinsi, pemerintah kota dan kabupaten di tahun 2019 menunjukkan kecenderungan predikat kepatuhan sedang atau zona kuning. 

Beberapa permasalahan klasik yang masih tetap ada antara lain waktu respon pelayanan yang lambat, kualitas pelayanan yang rendah, pekerjaan yang redundan, transparansi yang kurang, serta tindakan korupsi.

Oleh karena itu terwujudnya pelayanan administrasi publik yang berkualitas dan inovatif menjadi salah satu target program prioritas reformasi kelembagaan birokrasi pada RPJMN IV 2020-2024. Salah satu strategi mewujudkan pelayanan berkualitas dan inovatif adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di instansi pemerintah.

PENERAPAN KECERDASAN ARTIFISIAL DALAM KONTEKS PELAYANAN MENJADI OPTIMAL DENGAN INTEGRASI LAYANAN TERMASUK INFRASTRUKTUR DAN DATA, SEHINGGA DAPAT MENINGKATKAN KEMAMPUAN RISET DAN INOVASI INDUSTRI SECARA NASIONAL. 

Secara nasional terdapat tiga sistem terkait pelayanan publik sebagai berikut: 

a. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE diharapkan menjadi replikasi dan akselerasi model/ desain inovasi pelayanan administrasi publik sehingga terjadi penguatan pelayanan terpadu dalam bentuk integrasi pelayanan. Akan tetapi tidak semua instansi pemerintah melakukan penyelenggaraan pemerintahan menggunakan SPBE. Instansi-instansi tersebut mengembangkan sistem berbasis TIK yang telah disesuaikan dengan kebutuhan mereka sendiri. 

b.  Sistem Informasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik (SIPP). Instansi pemerintah dihimbau untuk menginput informasi pelayanan administrasi publik yang disediakan ke dalam sistem ini. Nantinya SIPP menjadi media informasi elektronik satu pintu yang membantu masyarakat dalam aksesibilitas kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi. Namun belum semua layanan administrasi publik yang disediakan pemerintah telah terdaftar di SIPP. 

c. Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Untuk meningkatkan kinerja pelayanan administrasi publik, sistem ini menjadi integrasi pengaduan dan perluasan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pelayanan. Seandainya semua layanan administrasi publik tersedia dalam SIPP, maka pengaduan melalui SP4N akan mudah disalurkan ke sistem penyedia layanan. Hal tersebut masih belum dapat dilakukan maksimal dikarenakan masih ada kendala integrasi dan pencatatan layanan dalam SIPP. 

Prasyarat utama sebelum menerapkan Kecerdasan Artifisial pada Bidang Pelayanan Administrasi Publik adalah dukungan TIK melalui e-services. Namun berdasarkan keberadaan 3 (tiga) sistem SPBE- SIPP-SP4N, ditengarai permasalahan umum yaitu belum adanya integrasi pelayanan yang terpadu. Penerapan Kecerdasan Artifisial dalam konteks pelayanan menjadi optimal dengan integrasi layanan termasuk infrastruktur dan data, sehingga dapat meningkatkan kemampuan riset dan inovasi industri secara nasional. 

Berikut adalah beberapa pemanfaatan produk, layanan, dan solusi Kecerdasan Artifisial yang berpotensi untuk Bidang Pelayanan Administrasi Publik beserta peta jalan implementasinya yang ditunjukkan pada Tabel X-X. 

Personalisasi Layanan Administrasi Publik. Jika konsep OneData sudah dilakukan terkait dengan data administrasi kependudukan dan juga layanan standar seperti listrik, air, maupun kesehatan, maka untuk setiap WNI akan terbentuk profil yang lengkap. Integrasi antar akun tersebut termasuk data komunikasi personal seperti nomer mobile maupun email akan memungkinkan dilakukan proses KA berupa pemberian notifikasi terpersonalisasi sesuai kebutuhan. Sehingga layanan pemerintah seperti pembayaran pajak atau layanan terkait penargetan konsumen menjadi lebih terkontrol yang nantinya dapat mendukung kesiapan bangsa untuk inovasi industri. 

Pengenal Identitas Biometrik pada Layanan Administrasi Publik. Adanya KTP elektronik yang menyimpan informasi personal akan mempermudah proses verifikasi dengan pencocokan data biometrik seperti pengenalan wajah atau sidik jari. Penyedia layanan administrasi publik dengan komponen biometrik membutuhkan Reader KTP elektronik.

Industri penyedia reader wajib melakukan uji coba ke instansi pemerintah terkait yaitu BPPT yang bekerja sama dengan Kemendagri (Dukcapil) sebelum diterapkan ke masyarakat untuk memastikan fungsionalitas reader sudah memenuhi kriteria Permendagri 34/ 2014. Reader KTP elektronik ini telah dimanfaatkan oleh berbagai institusi, antara lain perbankan, kepolisian, verifikasi calon pemilih pada pilkades. Data biometrik yang diperoleh juga telah dimanfaatkan oleh kepolisian untuk keperluan forensik dan korban kecelakaan pesawat. 

Distribusi Fungsi Utilitas. Adanya proses KA pada data administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan data layanan standar seperti listrik, air, maupun kesehatan, akan membantu pemerintah untuk mengetahui distribusi layanan yang belum efisien atau merata. Permasalahan kebocoran atau kecurangan dapat diketahui lebih dini jika pemantauan pemakaian layanan seperti listrik atau air dilakukan pada data terintegrasi tersebut.

Manfaat lain deteksi dini permasalahan tersebut adalah penghematan biaya terkait administrasi dan manajemen yang dapat dialokasikan ke kegiatan lain untuk mendukung peningkatan kemampuan riset dan inovasi industri secara nasional. 

Otomasi Layanan Pelanggan. Masyarakat dapat menanyakan hal-hal terkait layanan administrasi publik melalui helpdesk online seperti chat. Untuk memudahkan proses tanya jawab tersebut, KA dapat diterapkan pada sistem layanan pelanggan sehingga melakukan proses otomasi jawab berdasarkan knowledge base yang ada. Hal tersebut dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah atau instansi penyedia layanan administrasi publik. 

Pemanfaatan AI dalam sektor kesehatan di Indonesia 

A.2. Kesehatan 

Meningkatkan pelayanan kesehatan dengan inovasi teknologi Kecerdasan Artifisial guna mempercepat waktu pelayanan, memperluas jangkauan, dan penurunan biaya kesehatan untuk seluruh masyarakat Indonesia. 

Sebelum mampu membawa pelayanan kesehatan ke tingkat yang lebih maju, prasyarat utama adalah digitalisasi data pelayanan kesehatan -- semua data administrasi atau data pasien di RS harus sudah dalam bentuk digital dan terdokumentasi dengan baik. Prasyarat ini dibutuhkan agar dapat memanfaatkan teknologi Kecerdasan Artifisial secara efektif. 

Gambar 64 Spektrum Rekomendasi Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial di Sektor Kesehatan 

Berikut ini beberapa contoh pemanfaatan produk, layanan, dan solusi Kecerdasan Artifisial yang sudah dan juga berpotensi dilakukan pada berbagai aspek kesehatan. 

a. Perluasan Cakupan Pelayanan Kesehatan 

Salah satu solusi untuk memperluas cakupan pelayanan kesehatan yaitu dengan penggunaan telemedis mencakup teleradiologi, telepatologi, teledermatologi, dan telepsikiatri. Telemedis memungkinkan pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan tanpa harus mengunjungi langsung pusat kesehatan atau dokter. Jumlah pemeriksaan yang dilakukan seorang dokter dapat diperbanyak dengan bantuan Kecerdasan Artifisial untuk diagnosa penyakit dan ChatBot yang dapat memberikan rekomendasi yang cukup untuk dokter terhadap pasien dengan gejala tertentu. 

b. Manajemen dan Efektivitas Pelayanan Kesehatan 

Kecerdasan Artifisial akan membantu staf Rumah Sakit dalam memproses jutaan informasi administrasi dan perpindahan data sehingga situasi abnormal dapat dideteksi, diminimalisir, atau dicegah. Kecerdasan Artifisial dapat memprediksi jadwal keluar pasien dari rumah sakit beserta jumlah kasur dan tenaga kesehatan yang dibutuhkan di suatu daerah. 

c. Diagnosa 

Berbagai diagnosa medis dapat dibuat lebih cepat dan akurat dengan memanfaatkan Kecerdasan Artifisial, misalnya pada diagnosa radiologis citra X-ray paru dari pasien dan pemeriksaan keberadaan sel kanker dari suatu citra, sehingga membantu tenaga medis dalam mempercepat analisa dan mengambil keputusan. 

d. Penyembuhan dan Pengembangan Obat-Obatan 

Kecerdasan Artifisial dapat digunakan untuk mencari campuran kimia yang melingkupi milyaran pilihan konfigurasi atom untuk mencari obat yang tepat, percepatan pengembangan vaksin untuk virus tertentu dan memutuskan kombinasi obat yang harus diberikan dengan efek samping seminimum mungkin. Penggunaan Pemrosesan Bahasa Alami pada dokumen medis dapat membantu dokter dalam memberikan informasi terkini dari catatan medis, buku teks, dan kebiasaan klinis lainnya untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dalam merawat pasien dengan gejala-gejala klinis tertentu. 

Gambar 6.5 Ekosistem Data Kesehatan 

Salah satu faktor penting yang menjadi pemungkin (enabler) agar berjalannya implementasi Kecerdasan Artifisial pada bidang kesehatan adalah terkait ketersediaan data kesehatan. Permasalahan utama pada ketersediaan data kesehatan berkaitan erat dengan aspek privasi data dimana informasi kesehatan notabene bersifat tertutup sehingga dapat menghambat inovasi. 

Baca juga: Ini Perbedaan Fisika, Kimia, dan Matematika di Bangku Kuliah yang Wajib Kamu Tahu!

Gambar 6.5 mengilustrasikan salah satu cara untuk tetap menjaga privasi data namun sekaligus memungkinkan akses terhadap data kepada peneliti atau pengembang Kecerdasan Artifisial. Inti dari proses tersebut adalah anonimisasi/depersonalisasi, yaitu menyembunyikan identitas asli dari pasien-pasien sehingga tidak dapat diketahui oleh pengakses data. 

Pemanfaatan AI dalam sektor pendidikan di Indonesia